Buku Lembaga Peradilan Pajak di Indonesia: Persoalan, Tantangan, dan Tinjauan di Beberapa Negara + Perpajakan DDTC Premium

Dengan membeli buku ini, Anda akan mendapatkan kupon Perpajakan DDTC Premium Satu Tahun!

Tidak dapat dipungkiri, pajak memang merupakan “alat” terbaik untuk membangun dan menjamin berjalannya suatu pemerintahan. Namun demikian, pajak hendaknya tidak hanya dipandang sebagai kewajiban kenegaraan, tetapi juga dipandang sebagai pengambilan sebagian harta milik rakyat oleh negara yang tidak boleh dilakukan dengan sewenang-wenang. Untuk menjamin hal tersebut, Pengadilan Pajak hadir sebagai pihak ketiga yang imparsial dan tempat bagi wajib pajak untuk mencari keadilan terhadap sengketa perpajakan.

Mempertimbangkan perannya yang sangat krusial, buku berjudul “Lembaga Peradilan Pajak di Indonesia: Persoalan, Tantangan, dan Tinjauan Di Beberapa Negara” hadir sebagai sarana untuk memahami berbagai isu fundamental dalam lembaga peradilan pajak di Indonesia melalui telaah teoritis dan empiris.

Terdiri dari 5 bab, buku ini dibuka dengan narasi sejarah lembaga peradilan yang berwenang menyelesaikan sengketa perpajakan di Indonesia. Kemudian dilanjutkan dengan membahas persoalan mendasar yang sangat terkait dengan kinerja Pengadilan Pajak dalam mengupayakan keadilan kepada wajib pajak, antara lain jumlah hakim di Pengadilan Pajak yang tidak sebanding dengan banyaknya sengketa pajak yang harus diselesaikan, kajian akademis terhadap putusan pengadilan masih sangat minim, putusan yang tidak bisa diprediksi dan tidak konsisten, serta wajib pajak yang masih mengeluhkan lamanya waktu untuk mendapatkan putusan pengadilan.

Buku ini juga akan memberikan telaah terhadap rezim lembaga peradilan pajak di Indonesia, mulai dari isu dualisme pembinaan, kompetensi, tata kelola organisasi, serta nilai-nilai dasar lembaga peradilan seperti transparansi, independensi, dan akuntabilitas.

Buku ini disusun oleh penulis yang mempunyai latar belakang pengetahuan perpajakan yang diperoleh dari universitas dan institusi mancanegara. Penulis juga merupakan praktisi dan akademisi yang berpengalaman dalam proses penyelesaian sengketa pajak di Pengadilan Pajak dan juga Mahkamah Agung.

BAB 1: Peradilan Pajak dari Masa ke Masa

• Pendahuluan
• Penyelesaian Sengketa Pajak Melalui Majelis Pertimbangan Pajak (1959)
• Penyelesaian Sengketa Pajak Melalui Badan Penyelesaian Sengketa Pajak (1997)
• Penyelesaian Sengketa Pajak Melalui Pengadilan Pajak (2002)

BAB 2: Rezim Lembaga Peradilan Pajak di Indonesia

• Pengadilan Pajak: Hadir untuk Siapa?
• Prinsip Pemisahan Kekuasaan dan Kaitannya dengan Independensi Peradilan
• Tata Kelola Organisasi Peradilan

BAB 3: Permasalahan dan Solusi dalam Penyelesaian Sengketa Pajak

• Pendahuluan
• Sengketa Pajak yang Terus Meningkat
• Jumlah Sumber Daya Manusia (Hakim) dan Jumlah Perkara Tidak Sebanding
• Tahapan Proses Penyelesaian Sengketa di Pengadilan Pajak
• Tahapan Proses Penyelesaian Sengketa di Mahkamah Agung
• Akses Terhadap Upaya Hukum Lanjutan dalam Penyelesaian Sengketa Pajak
• Transparansi di Pengadilan Pajak dan Mahkamah Agung
• Upaya Pencegahan Sengketa Pajak
• Upaya Alternatif

BAB 4: Hakim dan Mahkotanya (Putusan)

• Pendahuluan
• Rekrutmen, Komposisi, dan Kompetensi Hakim Pajak
• Pendidikan Berkelanjutan bagi Hakim Pajak
• Memaknai Duty to Give Reasons dalam Putusan Hakim
• Akuntabilitas Lembaga Peradilan: Who Guards the Guardians?
• Peran Dissenting Opinion dalam Perkembangan Hukum Pajak

BAB 5: Upaya Mengoptimalkan Perlindungan Hak Wajib Pajak

• Pendahuluan
• Substantive Rights: Pentingnya Perlindungan Konstitusional atas Hak-Hak Dasar Wajib Pajak
• Procedural Rights: Mewujudkan Proses Hukum yang Adil bagi Wajib Pajak